UU Cipta Membuat Buruh Tercekik,Ini Peraturannya...

Kelompok buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja banyak merugikan karyawan. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah pada tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

Enam fraksi bulat setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Sementara dua fraksi, PKS dan Demokrat menolak. Sedangkan Fraksi PAN menerima dengan catatan.

Serikat buruh menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.

Pertama, UMK (upah minimum kota / kabupaten) bersyarat dan UMSK (upah minimum sektoral kabupaten / kota) dihapus.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, pekerja outsourcing seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.

Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif.

Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan terancam hilang. 

Ketujuh, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.





Berlangganan update artikel terbaru via email: