Warga Yang Tolak Rapid Test,Bakal Didenda 5 Juta

Jakarta - Dalam pembahasan Raperda Penanggulangan Covid-19 akan diatur sanksi Rp 5 juta jika ada warga Jakarta yang menolak menjalani rapid test maupun swab test atau tes PCR. 


Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan sanksi denda tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19.


“Untuk efek jera saja, bukan untuk mencari uang dari situ,” ujar dia saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 14 Oktober 2020.


Dalam raperda usulan Pemprov DKI Jakarta itu juga diatur soal sanksi mengambil paksa jenazah berstatus probabel atau konfirmasi Covid-19 didenda sebesar Rp 7,5 juta.


Menurut dia, dalam perda itu juga terdapat batasan sanksi denda maksimal Rp 50 juta dan penjara 6 bulan. Namun pemberian sanksi denda dalam Raperda Covid-19 ini tidak ada yang mencapai angka tersebut lantaran sanksi diberikan untuk efek jera saja.

Berlangganan update artikel terbaru via email: